MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA DALAM TIDAK PIDANA KORUPSI

MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA DALAM TIDAK PIDANA KORUPSI

oleh : Yusuf Sofyan

(disampaikan dalam pelatihan Penyidik TIPIKOR Polda Jatim 2011)

Arti Kerugian Negara

Menurut UU No. 1tahun 2004  tentang perbendaharaan Negara, pada pasal 1 ayat (2) berbunyi :

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan  uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat  perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menurut UU No. 31 tahun 1999  tentang Tindak Pidana Korupsi,    

Kerugian Negara menurutPasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999  sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001  adalah : “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

Theodorus M. Tuanakota merumuskan  setidaknya ada  5 konsep atau metode penghitungan kerugian negara, antara lain :

1. Kerugian Keseluruhan (total loss) dengan beberapa penyesuaian
2. Selisih antara harga kontrak dengan harga pokok pembelian atau harga pokok produksi
3. Selisih antara harga kontrak dengan harga atau nilai pembanding tertentu
4. Penerimaan yang menjadi hak negara tapi tidak disetorkan ke kas negara
5. pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran, digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.

Selama ini belum ada pembakuan maupun rumusan yang bisa dipakai dalam  menghitung kerugian negara,  pembakuan atas cara menghitung kerugian negara menurut pendapat kami akan menghilangkan unsur flesibilitas dan menghilangkan  pemikiran kreatip para akuntan, mengingat modus  dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian negara semakin berkembang dan bervariasi.

Menurut  Theodorus M. Tuanakota, Kerugian Negara dapat dipetakan dalam Pohon Kerugian Negara atau disebut R.E.A.L Tree yang berisikan  cabang kerugian negara berkenaan dengan  Receipt (penerimaan, Expenditure (Pengeluaran), Asset (Aset/kekayaan), Liability (Kewajiban)

Modus  Kerugian Negara menurut pohon kerugian negara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

A.     KERUGIAN NEGARA BERKENAAN DENGAN ASET
1.      Pengadaan Barang Dan Jasa

Bentuk kerugian Negara dari aktifitas pengadaan barang dan jasa adalah :

• Markup untuk barang yang spesifikasinya sudah sesuai dengan dokumen tender, kualitas dan kuantitasnya sudah benar, akan tetapi harganya lebih mahal dibandingkan nilai wajar.
• Harga yang lebih mahal dikarenakan  kualitas barang yang dipasok dibawah persyaratan atau kuantitasnya kurang tidak sesuai dengan kontrak.
• Syarat penyerahan barang lebih istimewa. Penyerahan fleksible sehingga ada kerugian bunga.
• Kombinasi dari ketiganya.

Baca Selengkapnya....

Account Receivable Turnover & dampaknya terhadap kinerja Perusahaan

Tidak banyak para pengusaha yang menganggap penting melakukan analisis terhadap account receivalbe turnover (perputaran piutang)yang terjadi di perusahaannya, hal itu bisa jadi menjadi sesuatu hal yang terlewatkan atau mungkin para pengelola bisnis tidak faham pentingnya pengelolaan piutang.

Di era persaingan bisnis yang sangat ketat, timbulnya piutang tidak dapat dicegah. Piutang timbul dikarenakan adanya penjualan secara kredit (pembayaran mundur) hal ini mampu mendongkrak kinerja sales menjadi sangat menarik, akan tetapi terkadang banyak perusahaan yang terlena dengan terdongkraknya penjualan melalui sistem kredit tersebut, banyak kasus di lapangan mereka tidak sadar bahwa piutang perusahaan sudah mencapai titik yang membahayakan apalagi sebagian dari piutang tersebut bermasalah (piutang macet). Kalau itu sudah terjadi lain lagi masalahnya, bisa-bisa sebentar saja perusahaan akan bangkrut.... alias kolaps..... mengingat modal kerja perusahaan yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional (membeli bahan baku, membayar overhead pabrik, membayar upah dan kebutuhan operasional lainnya ) ternyata dana-dana tersebut banyak tertanam dalam piutang yang macet dan tidak segera dapat dijadikan uang tunai.

Berarti Turnover yang panjang pada Piutang Dagang berakibat modal kerja yang diperlukan juga relatip lebih besar. kalau pemenuhan modal kerja berasal dari pinjaman pihak ketiga dan konsekwensinya akan timbul biaya modal yang tinggi, biaya modal yang tinggi berdampak pada penetapan harga jual..... ujung-ujungnya harga jual produk sangat tinggi dan dan tidak dapat bersaing dengan produk lain sejenis... ditambah lagi beban biaya untuk menagihan juga meningkat.

inilah secara singkat uaraian dampak yang didapat dari adanya Perputaran Piutang yang panjang. Pentingnya mengendaliakan perputaran piutang sangat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas usahanya. berarti faktor-faktor yang berdampak pada besar-kecilnya perputaran piutang segera dicermati dan mendapatkan perhatian yg serius, khususnya proses penseleksian customer sampai dengan pengendalian piutang dan penagihannya...

Baca Selengkapnya....

ANGGARAN BERBASIS KINERJA (ABK)

PANDUAN BUAT ANGGOTA DPRD BARU

Bulan-bulan ini dan sampai dengan akhir desember merupakan saat dimana pemerintah daerah sedang sibuk-sibuknya menyiapkan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010. rancangan sementara telah disusun dan mulai disosialisasikan kepada para anggota DPRD yang terhormat, akan tetapi dari beberapa daerah terlihat para Anggota DPRD ini belum sepenuhnya siap menerima rancangan RAPBD, masing masing anggota masih disibukkan oleh urusan pembentukan Komisi dan Tatip DPRD, sebagian lagi memang belum siap karena sebagian dari anggota DPRD adalah muka-muka baru dan masih harus banyak belajar tentan pemerintahan.

ANGARAN BERBASIS KINERJA (ABK) merupakan model penyusunan Anggaran yang diharapkan mampu memberikan nilai manfaat bagi kemajuan pembangan daeran dengan cara meningkatkan efisiensi dan evektifitas penggunaan dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah dituntut untuk menyusun Anggaran yang betul betul menjadi prioritas dan kegiatan yang termuat dalam Anggaran tersebut dapat diukur dengan jelas, manfaat dan pencapaiannya. ABK dimulai dari adanya telaah terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, dari permasalah tersebut akan diketahui dampak masalah yang ditimbulkannya dan dibuatkan solusi, Solusi inilah yang nantinya menjadi dasar dari penyusunan program yang masuk dalam Anggaran.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam angka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspekkeuangan berupa ABK. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu itetapkan ndikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran (output) yang dihasilkan, peran ASB sangat iperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan ntuk melaksanakan suatu kegiatan.

Lebih jauh mengenai hat tersebut sebagaimana telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah

Pentingnya Anggota DPRD mempelajari Pedoman ABK.

BPKP telah mengeluarkan pedoman Penyusunan ABK sebagai penjabaran dari UU No. 17 tahun 2003 serta mengacu pada beberapa peraturan pemerintah dan Keputusan mentri keuangan yang terkait dengan Anggaran. Pedoman ini sangat direkomendasikan kepada para Anggota DPRD untuk mempelajarinya alasannya adalah agar supaya Anggata DPRD dapat mengkritisi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

yang disodorkan oleh Pemerintah daerah, apakah Rancangan tersebut telah disusun sesuai dengan Anggaran Berbasis Kinerja, dan apakah anggaran yang diajukan tersebut masing-masing telah dibuat berdasarkan kebutuhan atau hanya asal buat saja tanpa dapat diukur kinerjanya.

Download : Anggaran Berbasis Kinerja

Baca Selengkapnya....

HUMAN RELATION

PERANANNYA DALAM PENYUSUNAN ACTIVITY BASED BUDGETING

Oleh : Yusuf sofyan

Memasuki era Globalisasi yang ditandai dengan adanya persaingan bebas dan kompetitif mengharuskan suatu perusahaan untuk melakukan inovatif dan setiap langkah dan tindakannya harus mengarah kepada efisiensi dan efektivitas. Serangkaian perencanaan yang komprehensip penting dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan. Disinilah pentingnya suatu proses pengendalian menajemen dalam suatu perusahaan yang menurut Mulyadi (2000;185) yang termasuk dalam proses Pengendalian Manajemen antara lain a).Perumusan strategik b).Perencanaan Strategik c).Penyusunan Program d).Penyusunan Anggaran e). Implementasi dan F). Pemantauan. Lebih jauh Mulyadi mengelompokkan dari ketujuh proses tersebut ke dalam Resouce Management System (Sistem Pengelolaan Sumber daya) antara lain Sistem penyusunan program, sistem penyusunan anggaran, Sistem implementasi dan Sistem pemantauan.
Untuk bisa keluar sebagai pemenang dalam persaingan bisnis tersebut, para Manajer perlu membuat proyeksi pendapatan dan biaya yang dituangkan dalam sebuah budget tahunan. Hal ini akan dirasa sangat sulit karena antara tindakan dan hasil sering evolusioner akibat perkembangan waktu dan perubahan kondisi ekonomi dan pergeseran pasar (John Schaub; Budgeting : Resources Allocation to Achieve Organisational Objectives, 1997). Budget sangat berguna untuk dan penting dalam sebuah perusahaan besar yang terintegrasi seperti perusahaan konglomerasi, meskipun bagi perusahaan sedang dan kecil kadang dubutuhkan juga, tergantung kondisi manajemen masing-masing perusahaan. Perkembangan metode penyusunan budget telah berkembang secara pesat mengarah kepada paradikma baru bahwa suatu anggaran tidak hanya sebagai dasar standar operasional akan tetapi juga sebagai pengukur kinerja yang akan dapat mempengaruhi pola perilaku yang ada dalam organisasi. Budgeting mungkin memberikan kontribusi atau mungkin juga justru menjadi penghambat untuk menciptakan proses dalam organisasi. Terdapat huhungan yang erat antara budgeting dan struktur organisasi. Badget didasarkan pada pertanggungjawaban akuntansi dan subsistem organisasi didefinisikan sebagai pusat pertanggung jawaban yang diukur kinerjanya berdasarkan target atau standar, Budget melibatkan aktivitas koordinasi dari subsistem yang ada sehingga tujuan organisasi dapat dicapai (Barbara gunawan; Majalah Manajemen; 2001)

Artikel lengkap : download disini

Baca Selengkapnya....

RIBA & PERMASALAHANNYA

n

“Riba” dari segi istilah bahasa sama dengan “Ziyadah” artinya tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara bathil.

n

n

Terdapat perbedaan pendapat dalam menjelaskan riba. Secara umum Riba adalah penambahan terhadap hutang. Maknanya: Setiap penambahan pada hutang baik kwalitas ataupun kwantitas, baik banyak ataupun sedikit, adalah riba yang diharamkan.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan pengertian kepada umat muslim dan para mahasiswa Akuntansi untuk dapat memahami permasalahan Bunga dan RIBA. khusus untuk mahasiswa Akuntansi semoga pemahaman ini akan lebih mempermudah anda untuk mempelajari konsep Akuntansi Syariah.

File dalam bentuk Presentation yang diambilkan dari materi Pelatihan Keuangan Syariah yang diadakan oleh Bank. Muamalat.

File utuh presentasi : Download disini

solusi tabungan investasi bebas RIBA
http://www.muamalatbank.com

Baca Selengkapnya....